HEADLINE KOMPAS.COM : DUET JOKOWI-PRABOWO, POLITISI PDI-P BILANG TAK ADA YANG TAK MUNGKIN

-
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terbuka dengan kemungkinan untuk menduetkan Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2019. Wakil Sekjen PDI-P Eriko Sotarduga mengatakan, dalam politik, tidak ada yang tidak mungkin, termasuk duet antara Jokowi dan Prabowo mungkin saja bisa terjadi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon sebelumnya mengaku bahwa partainya juga sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pillpres 2019. Tidak hanya diajak bergabung, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga ditawari berpasangan dengan Joko Widodo sebagai calon wakil presiden. Namun Fadli menegaskan, Partai Gerindra menolak tawaran tersebut. Menurut dia seluruh kader Partai Gerindra ingin mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Terkait hal itu, kata Fadli, Partai Gerindra akan membuka komunikasi dengan partai-partai yang belum memberikan dukungan kepada Jokowi.






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

KEANEKARAGAMAN BUDAYA menurut John J. Macionis

-
11.    High Culture dan Popular Culture Perbedaan ini timbul karena banyak pola budaya yang tersedia hanya untuk beberapa masyarakat. Sosiolog menggunakan istilah High Culture untuk merujuk kepada pola budaya yang membedakan budaya elit dan Popular Culture untuk menentukan pola budaya yang luas dikalangan populasi masyarakat. 22.     Subculture Subculture merujuk pada pola budaya yang terpisah beberapa segmen populasi masyarakat. Sangat mudah namun sering tidak akurat untuk menempatkan orang dalam beberapa subkultur. Karena hampir semua orang berpartisipasi dalam banyak subkultur tanpa harus memiliki komitmen diantara mereka. 33.     Multiculturalism Multikulturalisme adalah perspektif yang mengakui keragaman budaya dari Amerika Serikat dan sejajar untuk semua budaya tradisional. 44.     Counterculture Keanekaragaman budaya juga termasuk penolakan langsung dari ide atau perilaku konvesional. Counterculture mengacu pada pola budaya m...
Baca selengkapnya

STRATIFIKASI SOSIAL menurut John J. Macionis

-
S tratifikasi sosial adalah sistem dimana masyarakat memiliki kategori dalam hirarki, sehingga beberapa orang memiliki lebih banyak uang, kekuasaan, dan prestise daripada yang lain. Didasarkan pada empat prinsip penting : 1.      stratifikasi sosial adalah sifat dari masyarakat, bukan hanya sebuah refleksi dari perbedaan individu . Kedudukan dalam hal status sosial ataupun ekonomi mempengaruhi seseorang dalam melakukan dan mendapatkan sesuatu. Contohnya penumpang kelas utama dalam sebuah kapal akan lebih diperhatikan dibandingkan dengan penumpang kelas bawah. 2.      Stratifikasi sosial membawa lebih dari generasi ke generasi. Kita hanya perlu melihat bagaimana orang tua melewati posisi sosial mereka kepada anak-anak mereka untuk melihat bahwa stratifikasi adalah sifat dari masyarakat bukan individu. Beberapa orang, terutama dalam masyarakat berpenghasilan tinggi, lakukan mengalami mobilitas sosial, perubahan posisi dalam hirarki sosial. ...
Baca selengkapnya

HEADLINE KOMPAS.COM : KPK SITA UANG RP 4 MILIAR DAN 13 KENDARAAN BUPATI MOJOKERTO

-
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa sebagai tersangka dalam dua kasus dugaan tindak pidana korupsi,  Jakarta, Senin (30/4/2018).  Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menjelaskan, KPK telah melakukan penyitaan dan penggeledahan di sejumlah tempat untuk kepentingan penyidikan dua kasus ini.  Penyidik KPK juga telah melakukan penyitaan 13 kendaraan dalam penyidikan kasus gratifikasi ini. Adapun 13 kendaraan itu terdiri dari 6 unit mobil dengan rincian 1 Toyota Innova, 1 Toyota Innova Reborn, 1 Range Rover Evoque, 1 Subaru, 1 Daihatsu Pickup den 1 Honda CRV. Selain itu, KPK juga menyita 2 unit sepeda motor dan 5 unit jetski.  KPK menduga, hadiah atau janji yang diterima oleh Mustofa sekitar Rp 2,7 miliar. Dalam kasus ini, Mustofa disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TIndak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomo...
Baca selengkapnya